Results for "liputan aceh barat"
Bongkar Muat Barang Oleh Serikat Pekerja SPSI
Meulaboh
IPDJ- 19 Novmber 2015
Penulis : Muliadi ( Infokom IPDJ )






Bongkar muat Barang yang dilakukan oleh organisasi Nasional SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Meulaboh AcehBarat.


Mayoritas pekerja bongkar muat berasal dari warga Meulaboh Aceh Barat, yang sudah tergolong dalam Organisasi Serikat Pekerja. Fungsi utama dari organisasi tersebut sangat mempengaruhi dan di butuhkan. selain untuk disiplin juga tata tertip bekerja diterapkan. setiap pekerja yang sudah masuk dalam organisasi tersebut maka pekerja sudah dalam wewenang dan tanggung jawab tidak ilegal atau tindakan hal yang buruk.

Di Aceh Barat Sudah berdiri 3 organisasi, ada yang lokal maupun setara nasional.
organisasi bongkar muat lokal yaitu SPA (Serikat Pekerja Aceh ), SPBA (Serikat Pekerja Buruh Aceh). 

Tidak ada bedanya, cuma kalo organisasi lokal merea tunduk ke daerah masih masing, kalau SPSI tunduk kenpusat yang di Jakarta.
setiap organisasi terdiri dari ketua Bendahara dan pekerja, di perkirakan pekerja sebanyak 30 orang.
karena banyaknya mobil barang yang masuk mendarat ke Meulaboh , pekerja dibagi menjadi beberapa kelompok pekerja.
Satu unit interculer dengan muatan 21 Ton maka pekerja dibagi 4 orang per unit mobil. Untuk penghasilan dari informasi yang kita dapat dari pekerja  , rata rata perhari Rp 180.000,- . / orang.

Dalam satu hari pekerja tidak boleh bekerja 2 unit, karena aturan yang berlaku sesuai absensi, agar pekerja yang juga dapat kebagian bekerja.



INFOKOM IPDJ 19 November 2015
GAYO Tetap Kirim Kopi Green Bean Keluar Negeri

Gayo Tetap Kirim Kopi Green Bean Keluar Negeri



Kamis, 19 November 2015 


Infokom IPDJ 




Takengon- Sebagai daerah penghasil kopi Arabika terbesar di Indonesia, kabupaten Aceh Tengah masih mengekspor biji kopi dalam keadaan utuh (green bean) ke sejumlah negara tujuan, mulai dari Amerika Serikat, sejumlah negara Asia hingga negara-negara Eropa.

Bupati Aceh Tengah Nasaruddin secara khusus menegaskan bahwa ke depan Aceh Tengah masih memproduksi biji kopi berupa green bean dan belum akan mengekspor biji kopi yang sudah diroasting (gonsengan).

"Khusus biji kopi kita belum akan mengekspor yang sudah diroasting karena selera setiap orang berbeda", ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan ketika mendampingi delegasi tim Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) mengunjungi perkebunan kopi rakyat, Rabu 16 Nopember 2015.

Ketua DPW Perhiptani Aceh ini mencontohkan selera orang Asia berbeda dengan Amerika demikian juga dengan selera orang Eropa, sehingga untuk menentukan kualitas kopi hasil roastingan para importir menyesuaikan dengan selera masing-masing konsumennya.

Nasaruddin lalu menunjuk bagaimana Starbucks meramu kopi sesuai dengan standar pelanggannya. "Komposisi kopi Starbucks 15 persen merupakan kopi Gayo. Mereka memiliki standar sendiri untuk menentukan cita rasa dan tingkat keasaman. Ada orang yang suka kadar asam rendah, juga sebaliknya", jelas Nasaruddin.
Dengan demikian konsumen akhir (baca: penikmat kopi) di sejumlah negara tujuan memiliki kebebasan untuk menentukan taste sesuai selera masing-masing.
Kunjungan delegasi SCAE ke dataran tinggi Gayo‎, merupakan balasan dari partisipasi Pemerintah Aceh tepatnya Badan Investasi dan Promosi Aceh, Pemkab Aceh Tengah dan Pemkab Bener ‎Meriah yang sebelumnya menghadiri undangan SCAE pada ekspo kopi dunia di Gothenburg Swedia pada medio Juni 2015 lalu.

‎Menurut Nasaruddin kunjungan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi daerah penghasil kopi arabica tersebut untuk memperbesar ekspor langsung ke Eropa.
"Eropa saat ini menjadi konsumen utama kopi khususnya arabica, beruntung sekali tim SCAE bisa berkunjung dan melihat langsung bagaimana budidaya kopi arabica Gayo langsung mulai ditingkat petani hingga eksportir," kata Nasaruddin.
Diakui Nasaruddin bahwa selama ini ekspor kopi Gayo ke Eropa masih kecil‎, walaupun kopi Gayo‎ sudah banyak beredar di Eropa yang didapat dari Importir Amerika.

"Selama ini mata rantai masih panjang, kedatangan SCAE kemari tentu akan membuka peluang untuk meningkatkan volume ekspor ke negara-negara Uni Eropa," demikian Nasaruddin.





sumber :http://m.theglobejournal.com/mobile.php?nomor=61791

INFOKOM IPDJ
Petisi "Pecat Ketua DPR Setya Novanto" ditandatangani ribuan
#TrenSosial: Sebuah petisi online yang ditandatangani ribuan orang menuntut pemecatan Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
Dugaan pencatutan terkuak dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun Setya Novanto membantah melakukannya.
Petisi yang dibuat oleh A Setiawan Abadi di situs change.org ini ditujukan kepada MKD, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setya Novanto dalam petisi tersebut dianggap melakukan "penyalahgunaan kekuasaan legislatif, memanipulasi informasi, dan pencemaran nama baik."
Belum 24 jam dibuat, petisi telah ditandatangani lebih dari 6.500 kali.
Berita tentang kasus pencatutan nama presiden ini mendapat reaksi cukup besar di media sosial. Beberapa berkomentar keras namun, sebuah tagar lelucon #PapaMintaSaham menjadi dominan dan populer di Twitter.
"Bongkar sindikat #PapaMintaSaham yang mencatut nama Jokowi JK," kata @ulinyusron.
Tagar ini berawal dari sebuah meme yang dikicaukan oleh akun @dagadgetboi dengan tulisan "Mama Minta Pulsa, Papa Minta Saham", yang merujuk pada kasus penangkapan sindikat penipuan pulsa ponsel pada awal November lalu.
"Konon kabarnya si #PapaMintaSaham ini selalu lolos dari banyak kasus hukum karena punya sembilan nyawa, enggak tau deh sekarang masih bisa lolos gak," kicau @yudapanjaitan.
Tagar ini populer pada Selasa (17/11) dan sudah digunakan lebih dari 8.450 kali.
Belum ada keputusan apapun terkait kasus tersebut, namun banyak pengguna mengungkapkan kekecewaan terhadap DPR dan menuntut lembaga negara itu dibubarkan.
Hendrawan melalui Facebook BBC Indonesia mengatakan, "anggota DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat".
sumber : www.bbc.com

INFOKOM IPDJ 18 November 2015
Panglima Brunei Kunjungi Aceh Jaya

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Jaya
SERAMBINEWS.COM, CALANG - Panglima Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam, YDM Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Seri Pahlawan Mohd Tawih bin Abdullah, Senin (15/6/2015), melakukan kunjungan kerja ke Aceh Jaya.
Kedatangannya di daerah itu sebagai salah satu kegiatan rutinitas tahunan ke Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat setempat yang dilatar belakangani atas nilai-nilai historis pada tsunami 2004 silam.
Dalam kunjungan tersebut Panglima Angkatan Bersenjata Brunei, menyerahkan santuan kepada para anak yatim yang ada di wilayah itu yang kerap dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadhan.
Panglima Brunai itu didamping oleh Kasdam IM, Brigjend TNI Luczisman Rudy Polandi disambut oleh Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Maulidi, Danrem Teuku Umar, Dandim dan Kapolres Aceh Jaya di Desa Ladang Baro.
“Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Brunai Darussalam sudah menjadi kegiatan rutinitas tahunan, sebelumnya kunjungan kerap dilakukan pada pertengahan bulan Ramadhan untuk menyerahkan sumbangan dan santunan secara langsung kepada anak-anak yatim di daerah itu,” jelas Dandim 0114 Aceh Jaya, Letkol Inf Deki Zulkarnaen kepada Serambinews.com, Senin (15/6/2015).(c45)

INFOKOM IPDJ 16 June 2015
Sejarah Masa kesultanan Aceh ( Aceh Barat )

Masa kesultanan Aceh


Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.
Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.
Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu : Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara' Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu'am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Silsilah Raja Meulaboh[sunting | sunting sumber]

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T.Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T.Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T.Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T.Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T.Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T.Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.
Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T.Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T.Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T Raja Neh dibuang ke Sabang.
Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T.Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya. (teuku dadek)
Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatera, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Penjajahan Belanda[sunting | sunting sumber]

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibukota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.
Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa.
Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Karesidenan Aceh[sunting | sunting sumber]

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu :
  1. Meulaboh dengan ibukota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue;
  2. Tjalang dengan ibukota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
  3. Tapaktuan dengan ibukota Tapak Tuan;
  4. Simeulue dengan ibukota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
  5. Zuid Atjeh dengan ibukota Bakongan;
  6. Singkil dengan ibukota Singkil.

Penjajahan Jepang[sunting | sunting sumber]

Di zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan.
Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.
Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.
Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002.

@sumber = http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat#Masa_kesultanan_Aceh


INFOKOM IPDJ 14 June 2015
Profil Aceh Barat












Provinsi Aceh
Dasar hukum UURI Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956
Ibu kota Meulaboh, Johan Pahlawan
Pemerintahan
 - Bupati H. T Alaidinsyah
 - DAU Rp. 507.582.407.000.-(2013)[1]
Luas 2.927,95 km2
Populasi
 - Total 173.558 jiwa (2010)[2]
 - Kepadatan 59,28 jiwa/km2
Demografi
 - Kode area telepon 0655
Pembagian administratif
 - Kecamatan 12
 - Kelurahan 321
 - Situs web http://www.acehbaratkab.go.id/
Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Sesudah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².


INFOKOM IPDJ 08 June 2015